DesaDesa dalam pengertian "komunitas dan wilayah" lebih dikenal di Jawa dan Madura. karena pulau ini paling lama dan intensif diatur dan diperintah oleh pemerintah jajahan, VOC (1602-1799) dan Inggris (1830-1945). Desa ini telah diuraikan oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo. Bahkan dalam pemikirannya beragam suku atau komunitas adat terkategori sebagai unsur yang sama dengan desa. Meskipun, koentjaraningrat (1954) kemudian menunjukkan kekhasan dari keragaman desa di Indonesia dengan mempertimbangkan desa yang dicirikan oleh komunitas dalam satuan adat di luar jawa dan madura, seperti gampong di Aceh, Nagari (di Minangkabau), Banjar (di Bali), Gampong (di Ambon) atau Negeri (di Saparua) sampai kampung (di Papua)". keragaman ini sudah banya banyak diungkap oleh ahli etnologi dan antropologi. Namun demikian, dengan lahirnya UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, tidak dikenal lagi keragaman tersebut. Kata otonomi memang dilabelkan kepada desa, tetapi pada kenyataannya semua kegiatan berada dalam garis manajemen birokrasi pemerintahan di bawah Departemen Dalam Negeri.
Gagasan untuk menyeragamkan struktur pemerintahan sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan pengerahan dan pelaksanaan pengaturan kewenangan dan penyaluran bantuan ke masyarakat dan desa. Namun selanjutnya dirasakan menimbulkan kurangnya tempat kreativitas, dan pada akhirnya mengurangi
"kemandirian".
Desa dan Pembangunan.Masyarakat Perdesaan setelah masa kemerdekaan dapat dikatakan merasakan terkena pembangunan secara lebih sistematis sejak periode rancangan pembangunan lima tahunan antara 1970 sampai 1995 (Mubyarto, dkk, 1990). Namun demikian
, bukan berarti pada rentang sebelum itu
, tidak ada pembangunan. menurut catatan tjondronegoro (2007), pada periode waktu tersebut masih banyak peristiwa perjugangan membangun bangsa yang belum tuntas, sehingga seakan-akan tidak ada pembangunan. manajemen terpusat masyarakat dan desa yaitu dengan menekankan pengelolaan pembangunan terpusat dan kurang berdemokrasi, kegiatan pembangunan mulai mengenai desa. salah satu tonggak yang tidak akan dilupakan adalah revolusi hijau yang memasukan teknologi
penyediaan pangan/padi ke masyarakat dan desa melalui pengawalan sistem birokratis komando yang sentralistik.
dicatat pertumbuhan ekonomi yang semula fluktuatif ... pernah mencapai11,3 % pada thn 1973 lalu sempat turun menjadi 2,2% Tahun 1982 dan mulai naik kembali 2,5% sejah tahun 1985 sampai terus meningkat kembali pada periode 80-an sampai tahun 1995 (Bappenas, 1996).
sayangnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi bergantung pada pendanaan luar negeri. hal yang menunjukkan proses itu tidak dilandasi oleh model pembangunan indonesia yang mempunyai kekayaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang banyak secara mandiri (tjondronegoro, 2007).
Sumber : Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)
PSP3 IPB dan Subdit Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ditjen PMD Depdagri.
